HCVF Wajib bagi Perusahaan Berbasis Kehutanan

Posted on 2 Oktober 2010 in Informasi by Yayan Hendrayana

Jakarta-Penerapan konsep Perlindungan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi atau HCVF (High Conservation Value Forest) tidak hanya didukung kalangan pemerhati kelestarian hutan, melainkan juga oleh perusahaan yang mengandalkan hutan sebagai penghasil devisa.
Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh bagi perusahaan sejenis sehingga pengonversian hutan menjadi lahan perkebunan atau eksploitasi lainnya dapat diminimalkan.

“Enam hari membuat penilaian HCVF kami mengeluarkan dana Rp 150 juta, sementara analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) selama enam bulan menghabiskan dana Rp 150 juta,” jelas Ismu Zulfikar, Head of Environmental Department Grup Sinarmas, Selasa (24/4).
Tingginya biaya tersebut, katanya, karena tingginya ongkos pembuatan peta dari udara, survei lapangan, dan juga jasa konsultan. Grup Sinarmas sendiri menerapkan konsep HCVF untuk anak-anak perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit.
Meskipun mahal, lanjut Ismu, perusahaannya tetap melaksanakan program tersebut karena ada tuntutan bahwa minyak sawit yang diproduksi harus berasal dari kebun yang dikelola secara berkelanjutan atau SPO (Suistainable Palm Oil).
Apalagi menurutnya HCVF telah menjadi salah satu persyaratan SPO, baik pada kebun yang baru maupun kebun yang sudah lama.
“Banyak perusahaan perkebunan sawit yang dituduh melakukan konversi hutan untuk pembangunan kebun dengan tidak memperhatikan kaidah konservasi hutan dan biodiversity,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan WWF (World Wildlife Fund) untuk mengidentifikasi dan memonitor HCVF di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebagai proyek percontohan.
PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) juga melakukan hal yang sama, bahkan sebelum Grup Sinarmas melakukannya. Meskipun mahal, Riaupulp telah mengadopsi sistem HCVF sejak tahun 2003.
“Biaya termahal adalah jasa konsultan asing, tetapi saat ini kami telah memakai jasa konsultan lokal yang juga kompeten,” tegas Neil Franklin, Suistainability Director APRIL (Asia Pasific Resources International Holding ltd.)—holding Riaupulp di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Neil menyatakan saat ini Riaupulp telah melakukan penilaian HCVF sebanyak 89.264,2 hektare atau 45,1 persen dari total lahan konsesi miliknya yang berjumlah 197.885,6 hektare.
Riaupulp memandang pendekatan HCVF ini merupakan penerapan praktis dari strategi Riaupulp, yaitu 3P: People, Planet, dan Profit.
“Ini memastikan pendekatan yang seimbang bagi pengembangan bisnis, perlindungan ekologi, keselarasan sosial, dan pembangunan ekonomi Indonesia,” tambah Troy Pantouw, Manajer Hubungan Masyarakat Riaupulp.
(dikdik hidayat)
Copyright © Sinar Harapan 2003




5 Responses to 'HCVF Wajib bagi Perusahaan Berbasis Kehutanan'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'HCVF Wajib bagi Perusahaan Berbasis Kehutanan'.

  1.   Junaedi said,

    on Juli 20th, 2011 at 4:53 am     

    Bagi Hutan Tanaman dan Perkebunan sebaiknya Penilaian HCV dilakukan sebelum kegiatan Pembukaan Lahan.dan harus ada toolkit yang sesuai, bukan toolkit HCVF yang kesanya dipaksakan.
    Toolkit HCVF masih kurang perbendaharaannya masih butuh masukan yang banyak.
    KOnsep Amdal saya rasa jauh lebih lengkap, persoalanya adalah pada penilainya ada yang tergantung pesanan atau yang benar2 menilai.

  2.   Yayan Hendrayana said,

    on Juli 20th, 2011 at 6:29 pm     

    Terima kasih comentnya Mas,…salam lestari

  3.   Arifin said,

    on September 18th, 2012 at 5:02 am     

    Mas Tahu Konsultan HCVF?

Post a comment